PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN DIGITAL: TINJAUAN SISTEMATIS TERHADAP REGULASI TELEMEDISIN DI INDONESIA
DOI:
https://doi.org/10.5281/zenodo.21717569Abstract
The development of telemedicine in Indonesia has brought significant transformation to digital healthcare services, yet raises concerns about legal protection for patients. This study aims to analyze patient legal protection in digital healthcare services through a systematic review of telemedicine regulations in Indonesia. The research method employed is a literature review with a normative juridical approach, using primary legal materials (Permenkes No. 20 of 2019, UU No. 17 of 2023, UU No. 27 of 2022), secondary materials (journals, books, articles), and tertiary materials as data sources. The results show that Indonesia's telemedicine regulatory framework has provided a legal basis for protecting patient rights, including the right to accurate information, personal data protection, quality service standards, and the right to claim compensation. However, implementation of these regulations still faces challenges such as regulatory fragmentation that has not been fully harmonized, regulatory gaps for direct-to-patient telemedicine, low compliance of commercial platforms, minimal oversight, and insufficient legal literacy. Legal liability in telemedicine encompasses three forms: civil, criminal, and administrative, with dispute resolution mechanisms through litigation and non-litigation pathways. Regulatory harmonization, development of more detailed technical regulations, strengthened oversight, and improved legal literacy are needed to ensure optimal legal protection for patients in Indonesia's telemedicine ecosystem.
References
Eliyah, E., & Aslan, A. (2025). STAKE’S EVALUATION MODEL: METODE PENELITIAN. Prosiding Seminar Nasional Indonesia, 3(2), Article 2.
Hamzah, I. F. (2024). Telekesehatan dan Telemedisin: Perspektif Hukum Kesehatan. Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan, 2(2), 125–131.
Listyaningrum, N., Lukman, D. R. K., Alfarizi, L. M., Awaludin, & Sukarno. (2024). Perlindungan Hukum Pasien Telemedicine Yang Menderita Kerugian Akibat Salah Diagnosis Dalam Platform Kesehatan Online. Unizar Law Review, 7(2), 185–195. https://doi.org/10.36679/ulr.v7i2.79
Primavita, S., Alawiya, N., & Afwa, U. (2021). TANGGUNG JAWAB HUKUM DOKTER DALAM PELAYANAN TELEMEDICINE. Soedirman Law Review, 3(4). https://doi.org/10.20884/1.slr.2021.3.4.103
Ratih, R. P. S., Dodi, D. J. W., Ifahda, I. P. H., Deni, D. S., & Eka, E. N. (2026). Blockchain-Based Therapeutic Agreement Model For Patient Legal Protection in Telemedicine. Jurnal Ius Constituendum, 11(1), 125–139. https://doi.org/10.26623/jic.v11i1.13047
Setyo, F. (2024). Analisis Regulasi Telemedicine: Perlindungan Hukum dan Implikasi bagi Tenaga Kesehatan. Proceeding Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia, 1(01), 149–158.
Suyudi, G. A., Wildana, D. T., Prihatmini, S., & Puspaningrum, G. (2025). Kebijakan Formulasi dan Prospektif Penegakan Hukum Tindakan Kealpaan Tenaga Medis/Tenaga Kesehatan (Dinamika Pertanggungjawaban Pidana dalam Malpraktik Medis). Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 7(2), 228–249. https://doi.org/10.14710/jphi.v7i2.49-70
Wijaya, H., Pardede, C. D., & Sinambela, H. (2025). Rekonstruksi Perlindungan Hukum bagi Dokter dalam Praktik Telemedicine: Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(12). https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i12.1889
Zed, M. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Kemenkes RI. (2019). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
Konsil Kedokteran Indonesia. (2020). Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Telemedisin. Jakarta: KKI.
Pemerintah RI. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sekretariat Negara.
Pemerintah RI. (2004). Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Jakarta: Sekretariat Negara.
Pemerintah RI. (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jakarta: Sekretariat Negara.
Pemerintah RI. (2019). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
Pemerintah RI. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Jakarta: Sekretariat Negara.
Pemerintah RI. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Jakarta: Sekretariat Negara.
Pemerintah RI. (2023). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Jakarta: Sekretariat Negara.
